Mulai 2017 Mendikbud Memasukkan 7 Kebijakan Pendidikan Nasional Terutama Kesejahteraan Untuk Guru

Mendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan fokus mempersempit kesenjangan pendidikan sebagai program prioritas di 2017. Salah satunya dengan memasukan pembangunan infrastruktur pendidikan dan pengelolaan guru ke dalam kegiatan prioritas pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy akan memasukkan tujuh arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2017, memenuhi pembiayaan kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 untuk pencapaian Nawacita.

“Penekanan pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang dan jalur pendidikan, baik negeri maupun swasta, dengan kesenjangan kualitas yang semakin kecil,” tutur Mendikbud saat menyampaikan arahan kebijakan pendidikan kedua didepan 38 orang anggota Komisi X DPR, akhir pekan kemarin.

Arah kebijakan pendidikan selanjutnya adalah memberikan perhatian lebih besar pada daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), memastikan masyarakat miskin dan kelompok marjinal lebih mudah mengakses layanan pendidikan.

Muhadjir juga menyatakan akan memanfaatkan anggaran pembangunan pendidikan semaksimal mungkin dapat dirasakan oleh masyarakat, dan memastikan keterlibatan publik

secara maksimal, serta memperkuat tata kelola pembangunan pendidikan dan kebudayaan, termasuk pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

Target dan sasaran pendidikan diantaranya meningkatkan akses pendidikan, yakni dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 17,9 juta siswa.

Muhadjir mengungkapkan, akan membangun 210 unit sekolah baru, membangun 2.500 ruang kelas baru, merehabilitasi 41 ribu ruang kelas, merenovasi 294 sekolah, membangun 2.140 laboratorium atau ruang praktek, dan membangun 1.332 perpustakaan.

Sedangkan untuk pengelolaan dan pengembangan guru, Mendikbud menargetkan peningkatan kualifikasi kepada 14 ribu guru, serta memberikan insentif guru non-PNS kepada 116 ribu guru. “Pemerintah akan memberikan tunjangan khusus kepada 24 ribu guru, dan menyediakan 796 ribu guru pembelajar,” jelas mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Ia menambahkan, sebanyak 7,6 juta siswa akan mengikuti Ujian Nasional, kami juga akan melakukan pendampingan kepada 74 ribu sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, mengakreditasi 40 ribu sekolah dan lembaga.

Tweet